TATA CARA PEMBEBASAN BERSYARAT

Penjelasan Pasal 12 huruf k UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pembebasan bersyarat" adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.”

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat juga menegaskan pengertian pembebasan bersyarat yaitu, “proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luarLembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan”.

Kata kunci yang utama adalah telah menjalani minimal 2/3 dari masa hukuman pidana penjara, misalnya terkena hukuman 2 tahun penjara (24 bulan), boleh dibebaskan apabila minimal sudah menjalani 18 bulan penjara (2/3 dari 24 bulan) dihitung sejak mulai dipenjara, dari awal penahanan baik sejak dari tahanan kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Tidak berlaku pada pidana kurungan yang masa tahanannya tidak sampai 9 bulan penjara.

Di bawah ini adalah persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh narapidana maupun anak pidana (Permenkumham 01/2007):

A.  Persyaratan Substantif

1.  Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijauthi pidana

2.      Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif

B.  Persyaratan Administratif

1.      Kutipan putusan hakim

2.      Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan

Jadi, pembebasan bersyarat ini dapat dimohonkan oleh narapidana/anak pidana itu sendiri atau keluarga atau orang lain sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut di atas ke bagian registrasi di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan).